DPR Segera Merevisi UU Gerakan Pramuka, Ini Sebabnya!

DPR Segera Merevisi UU Gerakan Pramuka, Ini Sebabnya!
Posted by Kwaran Ngraho
Your Ads Here

DPR Segera Merevisi UU Gerakan Pramuka, Ini Sebabnya!
Jakarta - Pasca Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Kwarnas kemarin (02/12/2019), Komisi X DPR RI mendesak agar Undang-undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka segera direvisi.

Mereka meminta Kwarnas segera menyerahkan naskah akademik dan draf RUU agar revisi Undang-Undang Nomor 12 tahun 2010 masuk kedalam program Legislasi Nasional tahun 2020-2024 dan menjadi program Legislasi Prioritas tahun 2020.

Komisi X DPR RI menilai sangat minimnya dukungan anggaran negara dari pemerintah pusat dan daerah terhadap Gerakan Pramuka. 

Baca juga :

"Pemerintah daerah memberikan dana se encrit kepada kwartir pramuka" ucap Wakil Ketua Komisi X, Dede Yusuf. yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Kwarnas/ Komisi Bidang Kerjasama Dalam Negeri.

Menurutnya masalah ini muncul karena tidak ada kewajiban agar pemerintah pusat dan daerah memberikan dukungan anggaran negara kepada Gerakan Pramuka.

Pada UU No 12 Tahun 2010 pasal 43 dipaparkan bahwa keuangan Gerakan Pramuka diperolah dari (a). iuran anggota sesuai dengan kemampuan, (b) sumbangan masyarakat, (c) sumber lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Selain sumber-sumber keuangan ini, "Pemerintah daerah dapat memberikan dukungan dana dari anggaran pendapaan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah"

Dia menilai ada kesalahan dalam penyusunan UU Gerakan Pramuka, terlebih tidak memiliki aturan pelaksana berupa peraturan pemerintah. Hasilnya undang-undang itu tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat. Hal ini menjadi alasan utama Undang-Undang No 12 Tahun 2010 perlu direvisi.

Your Ads Here

Your Ads Here

Your Ads Here

Your Ads Here

Newer Posts Newer Posts Older Posts Older Posts

Related Posts

Your Ads Here

Loading comments...